Selasa, 23 Agustus 2011

Guncangan Setelah Putusan MA

  • Oleh Hananto Widodo

JIKA ada sepuluh pengacara atau ahli hukum berkumpul, maka terdapat lebih dari sepuluh pendapat. Adagium ini kita kira tepat jika kita gunakan untuk menanggapi polemik terhadap putusan Mahkamh Agung (MA) yang berakibat pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Memang hingga sekarang polemik tentang putusan MA terus terjadi.

Negara Hukum atau Negara UU?

  • Oleh Hananto Widodo
Pembentukan UU Rahasia Negara dan UU Perfilman mengundang kontroversi karena sarat dengan faktor kepentingan dan ideologi.

Salah satu fenomena yang terjadi pasca-Orde Baru adalah semakin produktifnya kegiatan legislasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya Undang-Undang yang lahir. Kalau kita hitung mungkin mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang baik DPR maupun eksekutif sudah melahirkan ribuan UU.
Memang salah satu ciri dari negara hukum (rechtstaat)  adalah asas legalitas.

Bola Liar Kasus Century

Bola Liar Kasus Bank Century

  • Oleh Hananto Widodo
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai menunjukkan diri sebagai oposisi. Bersama-sama dengan Hanura dan Gerindra mereka telah menggagas hak angket untuk kasus Bank Century. Rencana penggunaan hak angket Bank Century ini tentu mendapat tentangan dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah, terutama Demokrat. Sementara itu, Fraksi Golkar masih menunggu hasil audit dari BPK.

Senin, 22 Agustus 2011

Bola Salju Korupsi

  • Oleh Hananto Widodo
KETAKUTAN orang kaya adalah ketika dia jatuh miskin. Ketakutan penguasa adalah ketika dia harus kehilangan jabatan. Ketakutan koruptor adalah ketika dia harus masuk penjara. Oleh karena itu janganlah heran ketika Tim Sukses Capres-Wapres 2004 serta anggota DPR yang diduga mendapat aliran dana dari Departemen Perikanan dan Kelautan tidak mau mengakui perbuatannya.
Korupsi di DKP sekarang tidak lagi merupakan fenomena gunung es, tetapi sudah mulai mencair ke bawah. Siapa yang terlibat mulai terbuka. Pertama mengakui menerima dana dari DKP adalah Amien Rais. Dia siap dipenjara. Amien minta agar semua penerima dana DKP mengakui perbuatannya. Amien juga melemparkan tuduhan. Salah satu pihak yang merasa tertuduh adalah Presiden SBY, sehingga SBY akhirnya mengklarifikasi pernyataan Amien
Klarifikasi SBY mendapat tanggapan dari berbagai pihak.Polemik terhadap klarifikasi SBY justru membuat lupa pada substansi korupsi DKP. Orang kesulitan mencari dasar hukum guna menjerat para politisi yang telah menerima dana DKP tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menolak memroses orang- yang diduga menerima dana DKP, karena itu merupakan wewenang KPU.

Hak Angket Sebagai Pembelajaran Politik

Oleh Hananto Widodo
Ancaman paling menakutkan bagi rezim yang berkuasa adalah ketika setiap kebijakan yang dijalankan selalu diteror lawan-lawan politiknya. Mengapa demikian? Sebab, kalau kebijakan yang sedang dijalankan itu terbukti melanggar hukum atau merugikan rakyat, kedudukannya akan terancam.
Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini DPR akan menggunakan salah satu fungsi pengawasannya, yakni hak angket berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Menurut pendukung hak angket di DPR, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM telah mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat.

RUU Pilpres Dan Korupsi Politik

Oleh Hananto Widodo

Dibandingkan dengan RUU politik yang lain, pembicaraan mengenai RUU Kepresidenan lebih menarik untuk diamati. Sebenarnya pembicaraan mengenai RUU politik lainnya, seperti RUU Pemilu, masih berada pada hulu, sementara hilirnya ada pada RUU Kepresidenan.

Mengapa masalah dalam RUU Kepresidenan lebih krusial dibandingkan dengan RUU politik yang lain? Pertama, secara konvensional, mulai masa orla sampai orba, telah terjadi sakralisasi jabatan presiden. Kebiasaan yang sudah tertanam dalam pola pikir masyarakat Indonesia, terutama para elite politik, terus berlanjut hingga sekarang.

Urgensikah Capres Sarjana?

Urgensikah Capres Sarjana ?

  • Oleh Hananto Widodo
MEMANG isu pendidikan sangat sensitif, apalagi jika isu itu berkaitan dengan politik, misalnya syarat calon presiden (capres). Sebagaimana kita perhatikan akhir-akhir ini, sejumlah elite politik sibuk lagi dengan polemik tentang syarat minimal pendidikan capres, yakni minimal harus sarjana atau strata satu (S1).
Menurut Amien Rais, standar sarjana untuk capres-cawapres relevan dan rasional. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan seorang pemimpin akan berimpilikasi kepada aspek kewibawaan pemimpin tersebut. Standar kesarjanaan itu, setidaknya bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan yang sistematis.